Arab Saudi, kerajaan yang dikenal dengan kekayaan minyaknya dan transformasi ambisius di bawah program Vision 2030, kini tengah menjadi sorotan dunia bukan hanya karena megaproject dan reformasi sosialnya, tetapi juga karena pengetatan kontrol terhadap kritik sosial, khususnya kritik yang berkaitan dengan kenaikan biaya hidup dan reformasi sistem kesejahteraan. Perubahan ini menunjukkan ketegangan yang tumbuh antara kebutuhan publik akan ruang ekspresi dan upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas sosial dan politik.
Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas media Saudi mengambil tindakan hukum tegas terhadap individu yang dianggap menyebarkan konten “menyalahi aturan” di media sosial. Langkah ini mencakup denda besar, penutupan akun, serta potensi hukuman penjara hingga lima tahun berdasarkan hukum anti-cybercrime yang luas dan keras. Tuduhan “memprovokasi opini publik” menjadi dasar bagi penindakan ini, dan konteksnya adalah meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap mempersempit akses ke program bantuan sosial. Financial Times
Fenomena ini membuka lapisan baru tentang bagaimana ruang digital di Arab Saudi dipantau dan dikendalikan, dan bagaimana kritik terhadap isu kesejahteraan sosial dapat berujung pada konsekuensi berat. Artikel ini mengulas dinamika kontrol sosial tersebut, latar belakangnya, dampaknya pada masyarakat, serta bagaimana hal ini mencerminkan perubahan peran media sosial dalam masyarakat Saudi.
1. Latar Belakang: Ketegangan antara Reformasi Ekonomi dan Keluhan Publik
Arab Saudi selama beberapa tahun terakhir berada dalam fase transformasi ekonomi besar-besaran yang dikenal sebagai Vision 2030, sebuah rencana ambisius untuk mendiversifikasi perekonomian yang bergantung pada minyak dan meningkatkan sektor swasta serta kualitas hidup warga. Meskipun sejumlah reformasi sosial terlihat progresif — seperti pembukaan sektor hiburan, peluang kerja bagi perempuan, serta investasi besar dalam infrastruktur — tekanan ekonomi tetap ada. Wikipedia
Kebijakan pengurangan tunjangan tertentu dan revisi akses terhadap program kesejahteraan sosial telah memicu ketidakpuasan di antara lapisan masyarakat yang mengandalkan bantuan tersebut. Banyak warga yang merasa bahwa reformasi itu justru memperburuk kondisi hidup mereka terutama setelah kenaikan biaya hidup yang signifikan beberapa tahun belakangan. Ketika kritik terhadap kondisi ini mulai muncul di media sosial, pemerintah menanggapinya dengan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas.
2. Kebijakan Penindakan: Hukum Siber sebagai Alat Kontrol Ekspresi
Otoritas media di Arab Saudi — yang diatur oleh General Authority of Media Regulation (GAMR) — memiliki kewenangan luas untuk mengawasi konten media, termasuk media sosial dan publikasi digital lain. Badan ini, yang dibentuk pada 2012, bertugas mengatur, mengawasi, dan mengontrol penyebaran konten yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau memicu ketidakstabilan. Wikipedia
Dalam konteks terakhir, sepanjang akhir 2025, GAMR mengeluarkan denda terhadap sembilan individu dan memerintahkan penutupan akun media sosial mereka karena mempublikasikan konten yang dianggap melanggar aturan. Sebelumnya, enam orang telah ditangkap karena “mempublikasikan informasi secara sistematis untuk memprovokasi opini publik” di platform digital. Mereka kini menghadapi proses hukum di bawah UU anti-cybercrime yang memungkinkan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda mencapai SR3 juta (sekitar 800 ribu dolar AS). Financial Times
Pernyataan resmi dari regulator tidak selalu menjelaskan secara spesifik konten mana yang dianggap melanggar, tetapi banyak pengamat melihat tindakan ini sebagai respons terhadap kritik yang berkembang di ranah publik terkait perubahan sistem kesejahteraan dan biaya hidup yang meningkat.
3. Digital Crackdowns: Kritik yang Dilihat sebagai Ancaman
Kelompok-kelompok hak asasi internasional memandang tindakan ini sebagai bagian dari pola pengekangan digital yang semakin meluas. Menurut organisasi hak asasi yang berbasis di Inggris, kasus penindakan ini mencerminkan “praktik represif yang meningkat” yang menggunakan badan regulasi sebagai alat untuk membatasi suara kritis di ruang digital. Clash Report
Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di era di mana media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi dan narasi sosial, kontrol digital menjadi alat penting dalam menjaga narasi resmi pemerintah. Ketika kritik terhadap kebijakan sosial dan ekonomi semakin menguat secara online, pemerintah Saudi tampak memilih strategi restriktif sebagai respons untuk mencegah eskalasi opini publik yang berpotensi meluas.
4. Media Sosial sebagai Arena Kritik dan Kontrol
Media sosial selama beberapa tahun terakhir telah menjadi ruang bagi warga Saudi untuk menyuarakan keluhan mereka, berbagi pengalaman hidup, dan mengorganisir opini sosial meskipun ruang fisik untuk kritik terbatas. Dalam banyak kasus, forum digital menjadi satu-satunya sarana untuk ekspresi publik soal isu seperti biaya hidup, ketidaksetaraan, atau akses terhadap layanan sosial.
Namun, kontrol yang lebih ketat atas apa yang boleh dan tidak boleh diposting atau dikomentari juga menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan dinamika opini publik di ranah digital dengan sangat serius. Ketika suara kritis mulai menemukan momentum, itu dipandang sebagai potensi gangguan terhadap stabilitas sosial dan politik.
Langkah-langkah ini membuat banyak pengguna media sosial di luar negeri juga semakin waspada tentang risiko konten yang mereka bagikan, terutama jika berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan negara. Dalam beberapa kasus, aktivis advokasi digital bahkan menghadapi ancaman pidana hanya karena mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah.
5. Wajah Kebebasan Ekspresi di Arab Saudi: Antara Reformasi dan Kontrol
Arab Saudi dikenal memiliki salah satu rezim dengan kontrol ketat atas kebebasan sipil, termasuk pembatasan terhadap pembangkangan politik dan ekspresi publik. Meskipun ada beberapa pembukaan dalam kehidupan sosial — seperti pemberian izin hiburan, relaksasi beberapa aturan sosial, hingga kesempatan kerja yang lebih luas — ruang kebebasan berpendapat masih sangat terbatas.
Peraturan anti-cybercrime yang luas memungkinkan penafsiran yang ramping terhadap apa yang dianggap “konten yang melanggar aturan,” yang bisa mencakup kritik terhadap kebijakan sosial pemerintah, termasuk kenaikan biaya hidup. Produk hukum semacam ini memberikan otoritas negara kekuatan besar untuk menindak individu yang menyebarkan relat story atau opini yang berseberangan dengan narasi resmi.
Human rights organizations sebelumnya juga mencatat serangkaian penahanan dan pembatasan terhadap mereka yang mengekspresikan pandangan politik atau sosial di internet, termasuk hukuman penjara panjang bahkan untuk konten yang tidak melibatkan kekerasan ataupun ancaman nyata. Freedom House
6. Dampak Sosial dan Psikologis bagi Warga dan Pengguna Media Digital
Tindakan penindakan yang terus meningkat terhadap kritik publik di dunia maya menimbulkan efek psikologis tersendiri bagi warga Arab Saudi. Ketidakpastian tentang apa yang bisa berujung pada hukuman pidana menyebabkan banyak individu menyensor diri sendiri secara hati-hati secara online, menghindari unggahan yang berpotensi dipandang provokatif atau bersifat kritis.
Media sosial yang seharusnya menjadi ruang ekspresi individu kini menjadi zona yang penuh risiko, di mana setiap kritik bisa dibaca ulang oleh aparat yang siap bertindak. Hal ini berpotensi mengubah cara orang berinteraksi di ruang digital, memaksa mereka memilih antara mempertahankan pandangan kritis atau menjaga keamanan pribadi dan kebebasan fisik mereka.
7. Kritik Ekonomi Sebagai Titik Sensitif
Banyak mahasiswa, pekerja, dan bahkan tokoh publik yang mulai mengeluhkan kondisi ekonomi dan sosial pasca perubahan program kesejahteraan. Perubahan dalam program bantuan sosial yang membuat beberapa warga kehilangan akses menjadi pemicu kritik publik, yang pada akhirnya memancing reaksi keras dari regulator media. Clash Report
Kritik semacam ini tak hanya mencerminkan frustrasi terhadap aspek ekonomi, tetapi juga ketegangan antara ekspektasi sosial dan realitas kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah Saudi ingin memperkuat ekonomi melalui reformasi besar. Di sisi lain, warga merasa mereka kehilangan jaring pengaman sosial yang dulu mereka nikmati.
8. Tantangan Regulasi Digital di Era Global
Kasus Arab Saudi mencerminkan tantangan regulasi media digital yang semakin kompleks di era global. Ketika platform digital memperluas jangkauan dan kekuatan narasi publik, negara-negara di seluruh dunia bereksperimen dengan berbagai pendekatan untuk mengelola ruang ekspresi ini. Ada yang memilih pendekatan liberal dengan fokus pada kebebasan berbicara, sementara ada yang mengadopsi pendekatan kontrol kuat untuk mempertahankan stabilitas politik dan sosial.
Arab Saudi jelas memilih pendekatan kedua, melihat media sosial sebagai ancaman potensial jika tidak diawasi ketat. Namun, pendekatan ini juga memunculkan kritik dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia, yang menilai bahwa pengekangan ekspresi digital menjadi bentuk pembungkaman yang berbahaya. Clash Report
9. Apa Artinya bagi Warga Arab Saudi ke Depan
Dampak dari kontrol kritik sosial yang lebih ketat ini kemungkinan akan terasa dalam jangka panjang. Kebijakan semacam ini tidak hanya mengubah perilaku individu di ruang digital, tetapi juga membentuk ulang lanskap sosial yang lebih luas, di mana warga belajar untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan cara yang lebih tersembunyi atau berhati-hati.
Generasi baru, yang sangat peka terhadap isu-isu sosial melalui platform digital, mungkin menghadapi dilema antara keinginan untuk bersuara dan kebutuhan untuk tetap aman. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu adaptasi baru dalam bentuk ekspresi sosial, strategi komunikasi alternatif, atau bahkan mendorong ruang-ruang digital yang lebih privat atau terselubung. Garuda
10. Kesimpulan: Kritik Publik dan Kontrol Negara
Kasus penindakan terhadap kritik kenaikan biaya hidup dan reformasi kesejahteraan sosial di Arab Saudi menunjukkan bagaimana hubungan antara negara dan ekspresi publik terus berubah di era digital. Ketika ruang kritik berkembang di media sosial sebagai sarana penting bagi warga untuk menyuarakan pendapat mereka, pemerintah menggunakan regulasi dan hukum untuk mempertahankan narasi yang stabil dan terkontrol.
Penegakan hukum melalui denda, penutupan akun, dan ancaman hukuman penjara memberi sinyal jelas bahwa kritik sosial, terutama yang berkaitan dengan isu ekonomi, merupakan titik sensitif yang diawasi ketat di Arab Saudi saat ini. Ini adalah realitas baru bagi warga dan pengamat internasional yang mempertimbangkan bagaimana kebijakan digital akan terus membentuk hubungan antara kekuasaan dan suara publik di abad ke-21.