Gedung pencakar langit terus menjulang di kota-kota besar Indonesia. Pusat perbelanjaan baru dibuka, kawasan bisnis diperluas, dan apartemen mewah berdiri bersebelahan dengan kampung padat penduduk. Dari kejauhan, kota tampak bergerak maju. Namun jika dilihat lebih dekat, kemajuan itu tidak dinikmati semua orang secara merata.
Awal 2026, isu ketimpangan sosial di perkotaan kembali menjadi sorotan. Media, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil menyoroti jurang yang semakin lebar antara kelompok masyarakat atas dan bawah di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Ketimpangan ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga akses terhadap hunian layak, pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan ruang hidup yang manusiawi.
Artikel ini membedah akar persoalan ketimpangan sosial di perkotaan, dampaknya bagi kehidupan warga, serta tantangan negara dalam mewujudkan kota yang benar-benar inklusif.
Kota sebagai Magnet Harapan
Bagi jutaan orang, kota adalah simbol harapan. Urbanisasi terus meningkat karena kota dianggap menawarkan peluang kerja, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik. Setiap tahun, ribuan penduduk dari desa datang ke kota dengan harapan memperbaiki nasib.
Namun realitasnya tidak selalu seindah bayangan. Kota yang tumbuh cepat sering kali tidak siap menampung lonjakan penduduk. Akibatnya, banyak warga baru terjebak dalam pekerjaan informal, hunian tidak layak, dan minim perlindungan sosial.
Ketimpangan pun mulai terbentuk sejak langkah pertama mereka menginjakkan kaki di kota.
Ketimpangan Pendapatan yang Kian Terlihat
Salah satu indikator paling nyata dari ketimpangan sosial di perkotaan adalah perbedaan pendapatan. Di satu sisi, ada pekerja profesional dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Di sisi lain, ada pekerja sektor informal yang hidup dari pendapatan harian yang tidak menentu.
Di kota besar, perbedaan ini terlihat jelas:
- Kafe mahal berdampingan dengan pedagang kaki lima
- Kawasan elite hanya berjarak beberapa ratus meter dari permukiman kumuh
- Mobil mewah melintas di jalan yang sama dengan pekerja ojek dan buruh harian
Kesenjangan ini menciptakan kontras sosial yang semakin sulit diabaikan.
Hunian: Masalah Lama yang Tak Kunjung Selesai
Isu hunian menjadi salah satu wajah paling keras dari ketimpangan perkotaan. Harga rumah dan sewa tempat tinggal di kota besar terus melonjak, jauh melampaui kemampuan kelompok berpenghasilan rendah.
Akibatnya:
- Banyak warga tinggal di rumah sempit dan tidak layak
- Permukiman informal tumbuh di bantaran sungai, rel kereta, dan kolong jembatan
- Risiko bencana seperti banjir dan kebakaran meningkat
Ironisnya, pembangunan apartemen dan properti mewah justru tumbuh pesat, sering kali mengorbankan ruang hidup masyarakat kecil melalui penggusuran.
Pekerjaan Informal dan Kerentanan Sosial
Sebagian besar warga miskin perkotaan bergantung pada sektor informal. Mereka bekerja sebagai pedagang kecil, buruh lepas, pengemudi, atau pekerja jasa tanpa kontrak tetap.
Pekerjaan ini memiliki ciri khas:
- Tidak ada jaminan pendapatan
- Minim perlindungan hukum
- Rentan terhadap krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah
Saat terjadi pandemi, krisis ekonomi, atau penertiban kota, kelompok ini menjadi yang pertama dan paling terdampak. Ketimpangan pun semakin dalam karena mereka sulit bangkit tanpa dukungan sistemik.
Akses Pendidikan yang Tidak Setara
Di atas kertas, pendidikan di kota terlihat lebih maju. Sekolah unggulan, universitas ternama, dan lembaga kursus tersedia. Namun akses terhadap pendidikan berkualitas tetap tidak merata.
Anak-anak dari keluarga miskin perkotaan sering menghadapi:
- Keterbatasan biaya pendidikan
- Akses sekolah negeri yang terbatas
- Lingkungan belajar yang tidak kondusif
- Tekanan ekonomi untuk bekerja sejak dini
Sementara itu, anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses ke pendidikan terbaik, menciptakan siklus ketimpangan antar generasi yang sulit diputus.
Layanan Kesehatan: Dekat tapi Sulit Dijangkau
Kota memiliki rumah sakit besar dan fasilitas kesehatan modern. Namun bagi warga miskin, layanan ini tidak selalu mudah diakses. Biaya, birokrasi, dan keterbatasan informasi menjadi penghalang utama.
Banyak warga miskin perkotaan:
- Menunda berobat karena biaya
- Mengandalkan pengobatan seadanya
- Tinggal di lingkungan yang tidak sehat
Ketimpangan kesehatan ini berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat kota.
Ruang Publik dan Hak atas Kota
Ketimpangan sosial juga tercermin dalam akses terhadap ruang publik. Taman kota, trotoar, dan fasilitas umum sering kali lebih ramah bagi kelompok tertentu, sementara kelompok lain terpinggirkan.
Penertiban pedagang kaki lima, pembatasan aktivitas informal, dan privatisasi ruang kota sering dilakukan atas nama ketertiban dan estetika. Namun kebijakan ini kerap mengabaikan kebutuhan hidup warga kecil yang bergantung pada ruang publik untuk bertahan hidup.
Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa sebenarnya yang berhak atas kota?
Digitalisasi dan Jurang Baru
Transformasi digital di perkotaan membawa peluang sekaligus tantangan. Layanan daring, aplikasi transportasi, dan ekonomi digital berkembang pesat. Namun tidak semua warga mampu mengaksesnya.
Kelompok miskin perkotaan sering tertinggal karena:
- Keterbatasan perangkat dan internet
- Rendahnya literasi digital
- Ketergantungan pada sistem platform tanpa perlindungan
Alih-alih menghapus ketimpangan, digitalisasi berpotensi menciptakan jurang sosial baru jika tidak dikelola dengan inklusif.
Kebijakan Kota dan Masalah Implementasi
Pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi ketimpangan, mulai dari bantuan sosial hingga pembangunan rumah susun. Namun masalah utama sering terletak pada implementasi.
Beberapa kendala yang kerap muncul:
- Data penerima bantuan tidak akurat
- Program tidak tepat sasaran
- Koordinasi antar instansi lemah
- Kepentingan ekonomi lebih dominan dibanding keadilan sosial
Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk membantu justru gagal menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Dampak Sosial Jangka Panjang
Ketimpangan sosial di perkotaan bukan sekadar masalah ekonomi. Jika dibiarkan, ia dapat memicu:
- Ketegangan sosial
- Kriminalitas
- Menurunnya kepercayaan pada pemerintah
- Politisasi kemiskinan
Kota yang timpang berisiko kehilangan kohesi sosial, di mana warga hidup berdampingan tanpa rasa kebersamaan.
Peran Masyarakat dan Generasi Muda
Generasi muda perkotaan mulai menyuarakan isu ketimpangan melalui media sosial, komunitas, dan gerakan sipil. Mereka mendorong konsep kota inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua.
Inisiatif berbasis komunitas, koperasi, dan ekonomi solidaritas mulai tumbuh sebagai alternatif di tengah keterbatasan sistem formal. Meski skalanya kecil, gerakan ini menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah.
Mewujudkan Kota yang Lebih Adil
Mengatasi ketimpangan sosial di perkotaan membutuhkan pendekatan menyeluruh:
- Penataan ruang yang berpihak pada warga
- Kebijakan perumahan terjangkau
- Perlindungan pekerja informal
- Akses pendidikan dan kesehatan yang setara
- Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota
Lebih dari itu, dibutuhkan keberanian politik untuk menempatkan keadilan sosial di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
Penutup: Kota Tidak Boleh Hanya Milik Segelintir Orang
Sorotan ketimpangan sosial di perkotaan adalah pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Kota adalah ruang hidup bersama, tempat berbagai latar belakang bertemu dan berbagi masa depan.
Jika ketimpangan terus dibiarkan, kota akan tumbuh tanpa keadilan, menciptakan generasi yang hidup berdampingan tetapi terpisah oleh tembok sosial yang tak kasatmata.
Mewujudkan kota yang adil bukan pekerjaan mudah. Namun tanpa upaya serius, kota hanya akan menjadi panggung kemajuan bagi segelintir orang, sementara mayoritas warga terus berjuang di balik bayang-bayang kemewahan.