Indonesia memasuki tahun 2026 dengan satu kenyataan pahit: bencana alam datang bertubi-tubi, sementara anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) justru dipangkas. Dalam situasi ketika banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan kecelakaan transportasi meningkat, keputusan pemangkasan anggaran ini langsung memantik perdebatan luas di ruang publik.
Basarnas selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam operasi penyelamatan. Dari evakuasi korban longsor di Jawa Barat, pencarian korban kapal tenggelam, hingga penyelamatan kecelakaan pesawat dan pendaki gunung, peran lembaga ini sering kali menjadi penentu antara hidup dan mati. Maka wajar jika publik bertanya: apa dampaknya ketika lembaga penyelamat harus bekerja dengan sumber daya yang dipersempit?
Artikel ini mengulas secara mendalam pemangkasan anggaran Basarnas, konteks lonjakan bencana di Indonesia, serta implikasinya bagi keselamatan publik dan kebijakan negara.
Anggaran Dipangkas di Saat Risiko Meningkat
Pada pembahasan APBN 2026, pemerintah dan DPR menyepakati pemotongan anggaran Basarnas sekitar 4–5 persen, setara puluhan miliar rupiah. Pemangkasan ini terjadi bersamaan dengan penyesuaian belanja negara dan pengalihan prioritas ke sektor lain, termasuk program sosial dan pertahanan.
Secara administratif, angka pemotongan ini mungkin terlihat kecil. Namun dalam praktik lapangan, setiap rupiah di Basarnas berhubungan langsung dengan kesiapan operasi penyelamatan. Anggaran Basarnas digunakan untuk:
- Operasional tim SAR
- Perawatan dan pengadaan alat utama
- Bahan bakar armada darat, laut, dan udara
- Pelatihan personel
- Logistik operasi di daerah terpencil
Ketika anggaran dipersempit, ruang gerak lembaga ini otomatis ikut menyempit.
Lonjakan Bencana yang Tidak Bisa Diabaikan
Ironi pemangkasan anggaran Basarnas semakin terasa ketika melihat data kebencanaan awal 2026. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Indonesia mencatat ratusan kejadian bencana, didominasi banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem.
Beberapa faktor yang memperparah situasi:
- Intensitas hujan meningkat akibat perubahan iklim
- Alih fungsi lahan yang masif
- Permukiman di zona rawan bencana
- Infrastruktur mitigasi yang belum merata
Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan terhadap layanan SAR justru meningkat tajam. Setiap kejadian bencana berarti tambahan beban bagi Basarnas, baik dari sisi personel maupun peralatan.
Basarnas dan Fungsi Vital Penyelamatan Nyawa
Basarnas bukan sekadar lembaga teknis. Ia adalah institusi kemanusiaan yang bertugas menyelamatkan nyawa tanpa memandang latar belakang korban. Dalam setiap operasi SAR, Basarnas sering menjadi aktor pertama yang tiba di lokasi dengan risiko tinggi.
Tugas Basarnas mencakup:
- Pencarian dan pertolongan korban bencana alam
- Operasi kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara
- Penanganan kondisi darurat di wilayah ekstrem
- Koordinasi SAR lintas lembaga dan relawan
Pekerjaan ini menuntut kesiapan 24 jam, peralatan modern, dan personel terlatih. Efisiensi berlebihan dalam sektor ini bukan sekadar soal penghematan, tetapi soal nyawa manusia.
Efisiensi Anggaran vs Realitas Lapangan
Pemerintah berdalih bahwa pemangkasan dilakukan atas nama efisiensi dan optimalisasi anggaran. Namun pendekatan ini menuai kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi lapangan.
Dalam banyak operasi SAR:
- Medan sulit membuat operasi memakan waktu lama
- Cuaca ekstrem memperbesar risiko bagi petugas
- Wilayah terpencil membutuhkan logistik tambahan
- Alat berat dan teknologi canggih sangat dibutuhkan
Efisiensi di atas kertas sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Ketika bahan bakar harus dihemat atau jam terbang pesawat SAR dibatasi, kecepatan respon bisa terpengaruh.
Personel SAR: Profesional dengan Beban Berat
Di balik seragam oranye Basarnas, ada ribuan personel yang bekerja dengan risiko tinggi. Mereka menjalani pelatihan berat, menghadapi situasi ekstrem, dan sering menjadi saksi tragedi kemanusiaan.
Pemangkasan anggaran berpotensi berdampak pada:
- Intensitas pelatihan
- Kesejahteraan personel
- Ketersediaan alat pelindung diri
- Dukungan psikologis pascaoperasi
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memengaruhi kualitas layanan SAR dan keselamatan petugas itu sendiri.
Perbandingan dengan Sektor Lain
Sorotan publik menguat ketika pemangkasan Basarnas dibandingkan dengan peningkatan anggaran di sektor lain. Sebagian kalangan mempertanyakan prioritas negara dalam menghadapi ancaman nyata seperti bencana alam.
Bencana bukan ancaman hipotetis. Ia terjadi nyata dan berulang setiap tahun. Ketika lembaga penyelamat justru dipangkas, muncul kekhawatiran bahwa respon negara terhadap krisis kemanusiaan menjadi tidak seimbang.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Bagi masyarakat, dampak pemangkasan ini mungkin tidak langsung terasa hari ini. Namun saat bencana terjadi, konsekuensinya bisa sangat nyata:
- Waktu tanggap lebih lama
- Jangkauan operasi terbatas
- Ketergantungan pada relawan yang minim perlindungan
- Risiko korban jiwa meningkat
Dalam situasi darurat, keterlambatan menit bahkan detik bisa menentukan nasib korban.
Perubahan Iklim dan Masa Depan SAR
BMKG dan para ahli iklim sepakat bahwa cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Artinya, kebutuhan terhadap SAR bukan akan menurun, tetapi meningkat.
Jika kebijakan anggaran tidak disesuaikan dengan realitas ini, Indonesia berisiko menghadapi krisis kesiapsiagaan. Basarnas membutuhkan:
- Modernisasi peralatan
- Penguatan armada laut dan udara
- Integrasi teknologi pemantauan
- Peningkatan kapasitas personel daerah
Semua itu membutuhkan investasi, bukan pemangkasan.
Kritik dan Suara Publik
Pemangkasan anggaran Basarnas memicu kritik dari berbagai pihak, mulai dari aktivis kemanusiaan, akademisi, hingga warganet. Media sosial dipenuhi pertanyaan tentang logika kebijakan ini.
Banyak yang menilai bahwa keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas utama negara, bukan pos yang mudah dipangkas saat pengetatan fiskal.
Antara Kebijakan dan Kemanusiaan
Kebijakan anggaran sering kali dipresentasikan dalam bentuk angka dan tabel. Namun di balik itu, ada konsekuensi kemanusiaan yang nyata. Basarnas tidak bekerja untuk keuntungan ekonomi, melainkan untuk melindungi nyawa.
Memperlakukan lembaga penyelamat seperti pos anggaran biasa berisiko mengabaikan dimensi kemanusiaan dari tugas mereka.
Jalan Tengah yang Dibutuhkan
Pemangkasan anggaran tidak selalu bisa dihindari. Namun untuk sektor kritis seperti SAR, diperlukan pendekatan berbeda:
- Evaluasi berbasis risiko, bukan sekadar angka
- Prioritas pada kesiapsiagaan bencana
- Transparansi penggunaan anggaran
- Pelibatan ahli kebencanaan dalam perencanaan fiskal
Dengan pendekatan ini, efisiensi tidak harus mengorbankan keselamatan.
Peran Negara dalam Melindungi Warga
Konstitusi menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat. Dalam konteks bencana, perlindungan itu diwujudkan melalui kesiapan lembaga seperti Basarnas.
Ketika anggaran lembaga penyelamat dipangkas di tengah lonjakan bencana, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah negara benar-benar siap menghadapi krisis yang semakin sering terjadi?
Penutup: Nyawa Tidak Bisa Dihitung dengan Rumus Efisiensi
Basarnas dipangkas anggarannya di saat Indonesia menghadapi lonjakan bencana. Ini bukan sekadar isu fiskal, tetapi cermin cara negara memandang keselamatan warganya.
Efisiensi memang penting. Namun dalam urusan penyelamatan nyawa, efisiensi tidak boleh mengurangi kesiapan. Bencana tidak menunggu APBN disahkan, dan korban tidak bisa menunggu anggaran cair.
Jika Basarnas adalah garda terakhir saat bencana datang, maka memperkuat, bukan melemahkan, seharusnya menjadi pilihan utama. Karena pada akhirnya, nyawa manusia tidak bisa dihitung dengan rumus efisiensi anggaran.